KEBERADAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP BLH

Purwokerto, Laboratorium Lingkungan  Hidup Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian dari instansi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyumas  yang bernaung dibawah Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan belum terakreditasi sesuai sistem manajemen mutu laboratorium SNI 19-17025:2000 (ISO/IEC 17025)

Mengingat tugas dari keberadaan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah membantu Kepala BLH Kabupaten Banyumas  dalam pengujian dan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup, dan mempunyai fungsi untuk melakukan Pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan, dan Pengembangan Teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku. Pelayanan yang diharapkan dari adanya UPT Laboratorium Lingkungan Hidup antara lain adalah Pengambilan contoh air sungai, air limbah, air danau, dan air tanah, Pengambilan contoh udara (wet and dry method)(rencana),  Pengukuran tingkat kebisingan, dan  Pengukuran tingkat getaran (rencana).  Laboratorium Lingkungan Hidup dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu maupun dunia usaha untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan sebagai salah satu  prasayartan  untuk mengajukan  ijin usaha, dapat juga digunakan oleh pihak lain yang menginginkan informasi mengenai kulitas lingkungan sebagai upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam melakukan pengujian kualitas lingkungan yang dimohon oleh pihak swasta maupun masyarakat laboratorium lingkungan dapat menerapkan biaya pengujian sesuai dengan  Peraturan Daerah yang berlaku, dalam hal ini dapat menjadi Penerimaan Daerah (retribusi).

 

Bahwa Laboratorium Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Banyumas masih kekurangan tenaga SDM yaitu tenaga analis kimia, analis kimia dan analis biologi dan Peralatan serta dokumen mutu. Apabila ini terpenuhi maka Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dapat mengajukan Akreditasi, dan bisa menghasilkan PAD lewat retribusi daerah.